Kiblat Umat Islam
Apakah yang dimaksud dengan Kiblat? Secara literal kiblat dalam bahasa Arab adalah pemusatan perhatian. Awalnya, sebelum ada kiblat, umat Islam awal shalat menghadap ke mana saja. Jadi, di satu tempat yang sama, bisa ada yang menghadap ke timur, barat, atau arah lain sesuka mereka. Kemudian, ditetapkanlah kiblat mengarah ke Masjidil Aqsha di Yerusalem. Menurut hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan shalat berkiblat ke Al-Quds selama sekitar 16 atau 17 bulan semasa berada di Madinah. Dalam sejarah Islam, arah kiblat memang pernah diubah. Setelah semula mengarah ke Masjdil Aqsha (Al-Quds), kemudian turun firman ALLAH SWT untuk mengubah arah kiblat seperti diabadikan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 144:
Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram.
Sejak saat itu, hingga kini, kiblat shalat umat Islam berubah ke Ka’bah. Hal ini dipercaya sama dengan kiblat yang telah pernah ditetapkan untuk Nabi Adam a.s. dan Nabi Ibrahim a.s.
Begitu kaum Yahudi di Madinah mengetahui bahwa Kiblat kaum Muslim telah berubah ke arah Masjidil Haram dan tidak lagi ke Masjidil Aqsa, mereka bukan saja berolok-olok dan menertawakan, melainkan juga terperanjat dengan perubahan itu. Ini karena selama ini mereka dapat menerima keberadaan umat Muslim sehubungan dengan kesamaan Kiblat dengan mereka. Kini dengan terpisahkannya Kiblat kaum Muslim dengan kaum Yahudi berarti pula bahwa orang-orang Muslim adalah sebuah umat tersendiri dan terpisahkan dari mereka orang-orang Yahudi. Maka sejak saat itu mereka memperkeras sikap pertentangan terhadap umat Islam dan memperlakukan umat Islam sebagai musuh.
Lebih jauh lagi, perubahan Kiblat ini mempertegas penjelasan bahwa Al-Aqsa maupun Masjidil-Haram bukanlah sebentuk berhala (benda yang disembah), dan tujuan sebenarnya dari menghadap ke arah Kiblat adalah melaksanakan perintah Allah SWT. Bisa saja diperintahkan-Nya kita menghadap ke Masjidil-Haram ataupun Masjidil-Aqsa. Kewajiban kita adalah mematuhi perintah-Nya dengan segenap akal dan sepenuh hati. Manfaat lain dari pengalihan Kiblat adalah untuk memisahkan antara orang-orang munafik dengan Muslim yang sejati. Perhatikanlah Firman Allah SWT didalam Surat Al-Baqarah Ayat 143,
… Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot.
Perlu diingat bahwa adakalanya Sunnah dibatalkan oleh Al-Qur’an, dan jika tidak dibatalkan maka keabsahannya setara dengan Al-Qur’an. Misalnya, Semula arah Kiblat tidak disebutkan didalam Al-Qur’an, maka umat Muslim mengikuti Sunnah. Kemudian perubahan Kiblat ditegaskan didalam Al-Qur’an, namun ditekankan pula bahwa shalat yang telah dikerjakan menurut sunnah tidaklah sirna (nilainya).
Perlu diingat bahwa adakalanya Sunnah dibatalkan oleh Al-Qur’an, dan jika tidak dibatalkan maka keabsahannya setara dengan Al-Qur’an. Misalnya, Semula arah Kiblat tidak disebutkan didalam Al-Qur’an, maka umat Muslim mengikuti Sunnah. Kemudian perubahan Kiblat ditegaskan didalam Al-Qur’an, namun ditekankan pula bahwa shalat yang telah dikerjakan menurut sunnah tidaklah sirna (nilainya).
Perlu diingat bahwa adakalanya Sunnah dibatalkan oleh Al-Qur’an, dan jika tidak dibatalkan maka keabsahannya setara dengan Al-Qur’an. Misalnya, Semula arah Kiblat tidak disebutkan didalam Al-Qur’an, maka umat Muslim mengikuti Sunnah. Kemudian perubahan Kiblat ditegaskan didalam Al-Qur’an, namun ditekankan pula bahwa shalat yang telah dikerjakan menurut sunnah tidaklah sirna (nilainya).
Meski begitu, tidak pernah ada sebuah perintah yang menegaskan keharusan presisi secara geografis untuk menghadap kiblat ke Ka’bah di Mekkah. Karena jumhur ulama pun sepakat dalam keadaan tidak tahu arah kiblat atau melakukan shalat di perjalanan dalam arti di atas kendaraan yang bergerak, menghadap ke mana pun tidak masalah. Maka, hemat saya tidak menjadi persoalan besar apabila ada masjid -apalagi masjid kuno- yang meleset 1-2 derajat dalam menentukan arah kiblatnya. Bukankah ada tertulis firman ALLAH SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 115:
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap disitulah Wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.
Hikmah dibalik penetapan Kiblat
Adakah hikmah dibalik penetapan Kiblat? Sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa dan dzikrullah (mengingat Allah SWT) adalah ibadah individu. Adapun Shalat dan Haji adalah ibadah yang dikerjakan secara berjama’ah (bersama-sama). Dalam penetapan Kiblat terkandung makna penegasan dan pengajaran tata-cara dan tata-krama (etika) suatu dinamika kelompok. Prinsip terpenting untuk mencapai kesatuan dan kesetia-kawanan (solidaritas) kelompok adalah dengan penyatuan arah pandangan yang menafikkan pengelompokan atas dasar kebangsaan, rasialisme, kesukuan, asal wilayah, bahasa, maupun asal negara.
Allah SWT memilih Kiblat sebagai jalan-keluar untuk mencapai Kesatuan dan Solidaritas Umat karena, pilihan selain Kiblat, alih-alih mempersatukan, justru mengkotak-kotakkan Umat. Agama Islam adalah agama semua Nabi. Maka, satu-satunya penegasan bahwa semua Nabi hanya mengajarkan satu ajaran (yakni, Tauhid) adalah dengan penetapan sebuah ‘Titik-Arah’ Peribadatan.
Kiblat yang tunggal untuk semua orang di seluruh penjuru dunia melambangkan kesatuan dan keseragaman diantara mereka. Lebih dari itu, perintah ini sangat sederhana dan mudah dikerjakan, baik oleh lelaki ataupun perempuan, berpendidikan tinggi ataupun rendah, orang kampung ataupun orang kota, kaya ataupun miskin, semuanya menghadap ke titik yang sama. Hal ini menunjukkan betapa sederhananya dan betapa indahnya Al-Islam.
Perlu dicatat dalam ingatan bahwa, jika keputusan ini diserahkan kepada umat niscaya terjadilah ketidak-sepakatan yang sangat tajam. Namun, dengan Rahmat Allah SWT diputuskan-Nya hal ini sekali saja untuk ditaati oleh semua insan, sebagai pemersatu dan penyeragaman Umat Islam. Maka dari itu, ketika Adam AS sampai ke bumi, pondasi Baitullah (Ka’bah) telah diletakkan oleh para malaikat. Kiblat untuk Nabi Adam AS dan keturunannya adalah Ka’bah yang bentuknya masih sangat sederhana ini. Allah SWT berfirman didalam Surat Ali ‘Imran ayat 96:
Sesungguhnya, rumah yang pertama kali dibangun untuk (tempat ibadah) manusia, adalah Baitullah di Bakkah (Makkah) yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.
Arah Kiblat Indonesia
Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa pada 22 Maret 2010 yang isinya antara lain mengatur mengenai arah kiblat yang disebutkan ke arah barat. Namun kemudian Ketua MUI Bidang Fatwa Ma`ruf Amin merevisi arah tersebut karena posisi negara Indonesia yang tidak berada di wilayah timur Ka`bah.
“Indonesia itu letaknya tidak di timur pas Kabah tapi agak ke selatan, jadi arah kiblat kita juga tidak barat pas tapi agak miring yaitu arah barat laut,” kata Ma`ruf. “Tidak mutlak arahnya, karena yang dituju bukan fisik Ka`bah tapi jihat (arah) Ka`bah, dan itu bisa berbeda-beda di setiap tempat. Di Jawa, arah kiblat ini berbeda dengan di Kalimantan misalnya,” papar Amidhan.
Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) KH Ghazali Masruri menegaskan, arah kiblat shalat umat Islam Indonesia adalah barat laut, bukan arah barat seperti yang selama ini dipahami khalayak awam. “Kiblat bukan di barat, tetapi di barat laut. Dari arah barat lurus bergeser sedikit ke utara kira-kira antara 20-25 derajat,” kata Kiai Ghazali dalam seminar bertajuk “Kontroversi Arah Kiblat” yang digelar Lembaga Ta`mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU).
Namun demikian, katanya, untuk meluruskan arah kiblat tidak harus dilakukan pembongkaran masjid atau mushala, cukup shaf atau barisannya saja yang digeser. “Pengelola masjid cukup menggeser arah sajadah saja, arah barisan shalatnya. Ini kan tidak harus lurus dengan tembok, kalau memang temboknya tidak lurus kiblat,” katanya.
Menurut Ghazali, hari Jumat (16/7) merupakan saat yang tepat untuk meluruskan arah kiblat. Berdasar data hisab LFNU, pada pukul 16.26 WIB matahari akan tepat berada di atas Ka`bah. Ini akan membantu umat Islam dalam meluruskan arah kiblat dengan cara yang sederhana, karena saat matahari tepat di atas Ka`bah segala sesuatu yang berdiri tegak bayangannya menuju kiblat.
“Harap kaum muslimin dapat memanfaatkan peristiwa ini untuk mengukur arah kiblat di rumah masing-masing, mushala dan masjid setempat,” katanya.***
** dari berbagai sumber
Selasa, 18 September 2012
Daerah Terkaya di Indonesia
Sebanyak 20 kabupaten di Indonesia terdaftar sebagai kabupaten terkaya dan tak ada satupun daerah kabupaten atau kota tersebut berada di Pulau Jawa. Ke-20 Kabupaten ini juga mendapatkan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar. Sebagiamana dilansir dalam Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait penerimaan DBH Migas untuk 20 Kabupaten Terkaya, antara lain :
1. Kab Kutai Kartanegara (Kaltim) Rp2.566,55 miliar
2. Kab Bengkalis (Riau) Rp1.519,73 miliar
3. Kab Kutai Timur (Kaltim) Rp1.059,72 miliar
4. Kab Siak (Riau) Rp993,20 miliar
5. Kab Rokan Hilir (Riau) Rp911,07 miliar
6. Kab Musi Banyuasin (Sumsel) Rp858,45 miliar
7. Kab Kutai Barat (Kaltim) Rp670,60 miliar
8. Kab Kampar (Kaltim) Rp679,32 miliar
9. Kab Pasir (Kaltim) Rp593,64 miliar
10. Kab Berau (Kaltim) Rp553,26 miliar
11. Kab Bulungan (Kaltim) Rp482,82 miliar
12. Kota Samarinda (Kaltim) Rp480,19 miliar
13. Kab Nunukan (Kaltim) Rp478,34 miliar
14. Kab Panajam Pasir Utara (Kaltim) Rp477,03 miliar
15. Kota Bontang (Kaltim) Rp476,83 miliar
16. Kab Malinau (Kaltim) Rp462,34 miliar
17. Kota Tarakan (Kaltim) Rp454,55 miliar
18. Kota Balikpapan (Kaltim) Rp441,60 miliar
19. Kab Natuna (Kep Riau) Rp440,24 miliar
20. Kab Mimika (Papua) Rp424,33 miliar
Coba bandingkan dengan kabupaten yang ada di Jawa, misalnya Kabupatan Gunung Kidul, Sleman dan Kulon Progo di propinsi Jogjakarta yang masing-masing cuma mendapatkan jatah dana bagi hasil sumber alam, Rp 144-146 jutaan per tahun. Ke-20 kabupaten yang rata-rata berlokasi di Kalimantan Timur dan Riau ini mendapatkan dana bagi hasil di atas Rp400 miliar per tahun atau 2.700 kali dibandingkan dengan jatah dari Kabupaten Gunung Kidul.
Rata-rata daerah kabupaten tersebut terletak di Propinsi Kalimantan Timur dan sebagian lagi tersebar di Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Papua. Kalimantan Timur menjadi pusat lokasi pertambangan batu bara, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau menjadi tempat pertambangan minyak dan gas Cevron (CPI). Untuk daerah Papua mendapatkan dana bagi hasil tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Papua lantaran menjadi tempat pertambangan emas dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia.
Namun demikian sangat disayangkan jika kekayaan itu tidak berbading lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, bahkan yang lebih miris untuk urusan infrastruktur jauh lebih baik daripada kabupaten atau kota di pulau jawa dengan APBD yang hanya miliaran rupiah setidaknya ini yang bia disimpulkan dari pengamatan pada daerah terkaya di Riau Daratan. Dan pada akhirnya dana triliunan itu hanya mengedap di Bank Daerah dengan realisasi serapan yang rendah,..ada sebuah parody birokrasi mengatakan jika di jawa mencari uang saja susah sekali maka di daearah kaya tersebut susahnya menghabiskan uang saja, miris!!.
***
1. Kab Kutai Kartanegara (Kaltim) Rp2.566,55 miliar
2. Kab Bengkalis (Riau) Rp1.519,73 miliar
3. Kab Kutai Timur (Kaltim) Rp1.059,72 miliar
4. Kab Siak (Riau) Rp993,20 miliar
5. Kab Rokan Hilir (Riau) Rp911,07 miliar
6. Kab Musi Banyuasin (Sumsel) Rp858,45 miliar
7. Kab Kutai Barat (Kaltim) Rp670,60 miliar
8. Kab Kampar (Kaltim) Rp679,32 miliar
9. Kab Pasir (Kaltim) Rp593,64 miliar
10. Kab Berau (Kaltim) Rp553,26 miliar
11. Kab Bulungan (Kaltim) Rp482,82 miliar
12. Kota Samarinda (Kaltim) Rp480,19 miliar
13. Kab Nunukan (Kaltim) Rp478,34 miliar
14. Kab Panajam Pasir Utara (Kaltim) Rp477,03 miliar
15. Kota Bontang (Kaltim) Rp476,83 miliar
16. Kab Malinau (Kaltim) Rp462,34 miliar
17. Kota Tarakan (Kaltim) Rp454,55 miliar
18. Kota Balikpapan (Kaltim) Rp441,60 miliar
19. Kab Natuna (Kep Riau) Rp440,24 miliar
20. Kab Mimika (Papua) Rp424,33 miliar
Coba bandingkan dengan kabupaten yang ada di Jawa, misalnya Kabupatan Gunung Kidul, Sleman dan Kulon Progo di propinsi Jogjakarta yang masing-masing cuma mendapatkan jatah dana bagi hasil sumber alam, Rp 144-146 jutaan per tahun. Ke-20 kabupaten yang rata-rata berlokasi di Kalimantan Timur dan Riau ini mendapatkan dana bagi hasil di atas Rp400 miliar per tahun atau 2.700 kali dibandingkan dengan jatah dari Kabupaten Gunung Kidul.
Rata-rata daerah kabupaten tersebut terletak di Propinsi Kalimantan Timur dan sebagian lagi tersebar di Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Papua. Kalimantan Timur menjadi pusat lokasi pertambangan batu bara, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau menjadi tempat pertambangan minyak dan gas Cevron (CPI). Untuk daerah Papua mendapatkan dana bagi hasil tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Papua lantaran menjadi tempat pertambangan emas dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia.
Namun demikian sangat disayangkan jika kekayaan itu tidak berbading lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, bahkan yang lebih miris untuk urusan infrastruktur jauh lebih baik daripada kabupaten atau kota di pulau jawa dengan APBD yang hanya miliaran rupiah setidaknya ini yang bia disimpulkan dari pengamatan pada daerah terkaya di Riau Daratan. Dan pada akhirnya dana triliunan itu hanya mengedap di Bank Daerah dengan realisasi serapan yang rendah,..ada sebuah parody birokrasi mengatakan jika di jawa mencari uang saja susah sekali maka di daearah kaya tersebut susahnya menghabiskan uang saja, miris!!.
***
Tujuh Persepsi Keliru tentang Kantor Pajak
Meminjam isitilah 7 keajaiban dunia, rasanya tergelitik juga untuk memaparkan 7 persepsi keliru tentang kantor pajak ditengah menghangatnya kasus mafia pajak dan angket pajak, paling tidak semoga saja bisa menjadi bahan pembanding untuk kita tetap menncintai pajak, karena pajak bukan hak tetapi sebuah kewajiban dan tentu saja pajak adalah urat nada kehidupan bangsa ini.
Berikut ini paling tidak ada 7 hal tentang persepsi keliru tentang kantor pajak, ini tentu saja ini dikatakan persepsi karena fakta dilapangan mungkin saja terjadi bias, tapi untuk hal ini ada aturan dan hukum yang akan bertindak. Barangkali hal dibawah ini bisa memberi sedkit pencerahan ditengah hangar bingat tentant angket pajak ataupun kasus gayus. sekaligus menjadi secara khusus menjadi jawaban opini saudara microbanker tentang pajak, 7 hal itu antara lain;
1. Bayar pajak dikantor pajak?
ini kesalahan fatal, bayar pajak adalah kepada bank persepsi yang ditunjuk dan tentu saja setiap pembayaran ke bank mudahnya langsung masuk ke kas Negara melalui Modul penerimaan Negara, jadi tentu saja setiap uang pajak yang kita bayarkan dijamin aman dan tidak tercecer apalagi ditilep petugas pajak.
2. Semua serba bayar dari mulai ambil formulir sampai buat NPWP?
tidak ada sedikitpun pungutan terkait pelayanan pajak di semua kantor pelayanan pajak, pengumuman tidak adanya pungutan terpaambapng jelas di setiap tempat pelayan terpadu sebagian lagi dipasang dilayar monitor dan x banner, jadi kalau anda temui ada pungutan dikantor pajak hubungi saja kring pajak 500200
3. Formulir pajak sangat sulit?
formulir pajak senantiasa dilakukan evaluasi setiap tahunnya dengan senantiasa melakukan penyederhanaan formulir yang dapat dimengerti para wajib pajak, bahkan ada formulir pajak 1770SS yang begitu sederhana bagi wajib pajak yang mempunyai mempunyai penghasilan dibawah 60juta pertahun. istilah kata jika kita panda baca tulis tentus saja pandai juga isi SPT jadi baca dahulu dan temukan kesederhanaannya.
4. Pelayanan lama?
ada system antrian sebagaimana pelayanan pada perbankan jika kita tidak ingin menunggu lama sebaiknya memanfaatkan waktu tidak disaat akan jatuh tempo, untuk pelayanan konsultasi tentu saja bisa langsung melalui AR (Acount Represntatif) yang menjadi wilayah tanggungjawabnya tentu saja ini gratis. semua pelayanan ada SOP (standar operating procedure) dan ada layanan unggulan dengan jangka waktu pelayanan singkat untuk Wajib Pajak umumnya dan WP kategori patuh itu bisa dibaca karena terpampang di X banner setiap tempat pelayanan.
5. SDM tidak kompeten tidak sesuai gajinya?
sebagian besar pegawai pajak adalah lulusan STAN jika anda pernah mendengar dang barangkali pernah ikut mendaftar STAN tingkat persaingannya sangat tinggi dan dengan syarat-sayarat yang ketat, tentu saja tanpa uang semua dengan kemampuan. sebagian lagi lulusan S1 dengan IPK minimal 3,00 untuk mendafarnya dengan 4 tahapan seleksi dan lagi-lagi tanpa uang. tentu saja semuanya pilihan walaupun bukan terbaik tetapi harus diakui lebih baik dari sisi sumber dayanya.
6. Pajak memberatkan sector usaha?
tentu saja tidak, karena kewajib membayar pajak hanya dikenakan bagi orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis ataupun memamanfaatkan barang atau jasa kena pajak. artinya selama usaha masih rugi dan belum berjalan pajaknya ya pasti NIHIL, ups..tetapi tetap harus lapor,..dan satu lagi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah hasil penghitungan sendiri wajib pajak bersangkutan?
7. Aparat arogan dan mudah disuap?
kalau lihatnya gayus orang dengan mudah menyamaratakan , tetapi di internal pajak selain aturan kepagawaian secara nasional ada fakta integritas dank ode etik yang perlu dijunjung tinggi untuk memberikan pelayan yang lebih baik. tapi jika dilakukan penyidikan ini lain soal karena ada dugaan tindak pidana perpajakan, untuk yang satu ini tentu saja subyektif tergantung dari kultur dan tipe orang yang dihadapinya, tetapi jika mudah disuap itu masuk kategori KORUPSI yang patut diperangi kita semua.
jika memang demikian kenapa kita ragubayar pajak hanya karena soal gayus lalu rame-rame bicara 32.000 pegawai pajak adalah gayus sungguh tuduhan keji yang tidak berdasar karena siapapun pun kita sangat jijik melihat tingkah laku gayus dengan segala kejahatannya.. jadi mari rame-rame membayar pajak dan awasi penggunaannya,. semoga.
Berikut ini paling tidak ada 7 hal tentang persepsi keliru tentang kantor pajak, ini tentu saja ini dikatakan persepsi karena fakta dilapangan mungkin saja terjadi bias, tapi untuk hal ini ada aturan dan hukum yang akan bertindak. Barangkali hal dibawah ini bisa memberi sedkit pencerahan ditengah hangar bingat tentant angket pajak ataupun kasus gayus. sekaligus menjadi secara khusus menjadi jawaban opini saudara microbanker tentang pajak, 7 hal itu antara lain;
1. Bayar pajak dikantor pajak?
ini kesalahan fatal, bayar pajak adalah kepada bank persepsi yang ditunjuk dan tentu saja setiap pembayaran ke bank mudahnya langsung masuk ke kas Negara melalui Modul penerimaan Negara, jadi tentu saja setiap uang pajak yang kita bayarkan dijamin aman dan tidak tercecer apalagi ditilep petugas pajak.
2. Semua serba bayar dari mulai ambil formulir sampai buat NPWP?
tidak ada sedikitpun pungutan terkait pelayanan pajak di semua kantor pelayanan pajak, pengumuman tidak adanya pungutan terpaambapng jelas di setiap tempat pelayan terpadu sebagian lagi dipasang dilayar monitor dan x banner, jadi kalau anda temui ada pungutan dikantor pajak hubungi saja kring pajak 500200
3. Formulir pajak sangat sulit?
formulir pajak senantiasa dilakukan evaluasi setiap tahunnya dengan senantiasa melakukan penyederhanaan formulir yang dapat dimengerti para wajib pajak, bahkan ada formulir pajak 1770SS yang begitu sederhana bagi wajib pajak yang mempunyai mempunyai penghasilan dibawah 60juta pertahun. istilah kata jika kita panda baca tulis tentus saja pandai juga isi SPT jadi baca dahulu dan temukan kesederhanaannya.
4. Pelayanan lama?
ada system antrian sebagaimana pelayanan pada perbankan jika kita tidak ingin menunggu lama sebaiknya memanfaatkan waktu tidak disaat akan jatuh tempo, untuk pelayanan konsultasi tentu saja bisa langsung melalui AR (Acount Represntatif) yang menjadi wilayah tanggungjawabnya tentu saja ini gratis. semua pelayanan ada SOP (standar operating procedure) dan ada layanan unggulan dengan jangka waktu pelayanan singkat untuk Wajib Pajak umumnya dan WP kategori patuh itu bisa dibaca karena terpampang di X banner setiap tempat pelayanan.
5. SDM tidak kompeten tidak sesuai gajinya?
sebagian besar pegawai pajak adalah lulusan STAN jika anda pernah mendengar dang barangkali pernah ikut mendaftar STAN tingkat persaingannya sangat tinggi dan dengan syarat-sayarat yang ketat, tentu saja tanpa uang semua dengan kemampuan. sebagian lagi lulusan S1 dengan IPK minimal 3,00 untuk mendafarnya dengan 4 tahapan seleksi dan lagi-lagi tanpa uang. tentu saja semuanya pilihan walaupun bukan terbaik tetapi harus diakui lebih baik dari sisi sumber dayanya.
6. Pajak memberatkan sector usaha?
tentu saja tidak, karena kewajib membayar pajak hanya dikenakan bagi orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis ataupun memamanfaatkan barang atau jasa kena pajak. artinya selama usaha masih rugi dan belum berjalan pajaknya ya pasti NIHIL, ups..tetapi tetap harus lapor,..dan satu lagi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah hasil penghitungan sendiri wajib pajak bersangkutan?
7. Aparat arogan dan mudah disuap?
kalau lihatnya gayus orang dengan mudah menyamaratakan , tetapi di internal pajak selain aturan kepagawaian secara nasional ada fakta integritas dank ode etik yang perlu dijunjung tinggi untuk memberikan pelayan yang lebih baik. tapi jika dilakukan penyidikan ini lain soal karena ada dugaan tindak pidana perpajakan, untuk yang satu ini tentu saja subyektif tergantung dari kultur dan tipe orang yang dihadapinya, tetapi jika mudah disuap itu masuk kategori KORUPSI yang patut diperangi kita semua.
jika memang demikian kenapa kita ragubayar pajak hanya karena soal gayus lalu rame-rame bicara 32.000 pegawai pajak adalah gayus sungguh tuduhan keji yang tidak berdasar karena siapapun pun kita sangat jijik melihat tingkah laku gayus dengan segala kejahatannya.. jadi mari rame-rame membayar pajak dan awasi penggunaannya,. semoga.
Selamatkanlah Ditjen Pajak, Pak Presiden
Geger Rekening Gendut para Pegawai Negeri Sipil sejak awal tahun lalu kini menemui titik temunya setelah Isu Rekening Gendut Polisi yang tak dapat terungkap lalu Rekening Liar para politisi yang juga tak berhasil diungkap kini tumbal paling nyaman tentu saja pada kementerian yang selama ini di Identikan dengan kasus korupsi siapa lagi kalau bukan Direktorat Jenderal Pajak. Kini Kejaksaan Agung yang mengambil “inisiatif” cepat dengan menetapkan mantan pegawai Ditjen Pajak berinisial D-W menjadi tersangka atas temuan rekening fantastis dirinya sebagaiamana laporan dari PPATK.
Laporan PPATK sendiri tentu saja bukan hanya oknum Ditjen Pajak saja sebelumnya isu rekening gendut dibeberapa instansi dan kementerian sampai dengan lembagai parlemen diungkapkan oleh PPATK, tetapi tidak ada satupun kasus dapat diungkap ke publik. Entah suatu kebetulan atau tidak tentu saja posisi Ditjen Pajak tidak segarang Kepolisian atau para politisi di Senayan, atau bahkan kejaksaan sendiri yang oknumnya harus tertangkap tangan oleh KPK dahulu.
Citra Ditjen Pajak dahulu dengan sejumlah catatan hitamnya menjadi sasaran paling mudah dari sebuah pencitraan atas nama pemberantasan korupsi. Sebagai instansi yang diamanatkan menanggung beban penerimaan negara hingga 75% nya bukannya tidak berbenah, reformasi administrasi yang dicanangkan sejak medio 2006 lalu hingga pada reformasi jilid dua ditahun 2010 lalu sudah banyak melakukan upayanya, dari mulai remunerasi para pegawainya hingga pola mutasi yang lebih adil. Bahkan lebih dari itu sudah banyak pegawai Ditjen Pajak yang terkena sanksi hingga pemecatan. Tapi apa mau dikata tentu saja segala perangkat dan peraturan yang ada masih belum sempurna ditengah kelicikan para pengusaha hitam yang kerap ingin “bermain” dengan segala iming-iming menggairahkan yang tiada hentinya.
Episode D-W sebagaimana digambarkan sebagai the next Gayus tentu saja kembali menjadi tamparan yang sangat keras bagi Ditjen Pajak yang kini tengah berbenah dan melakukan pencitraan yang lebih baik, yang paling serius tentu saja pemberitaan tentang oknum pegawai pajak tersebut dapat memicu rasa apatis masyarakat untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya, apalagi bulan Maret dan April adalah batasan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan sebagai wujud kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Jika memang demikian maka bukannya tidak mungkin pemberitaan oknum pegawai pajak akan memukul target penerimaan dari sektor pajak, tentu saja pukulan pajak akan jauh lebih terasa kemasyarakat ketimbang isu politik yang kerap mudah dilupakan.
Saatnya Bapak Presiden bicara dan turun langsung karena walaupun instansi pajak adalah strukrut pejabat esolon 1 di Kementerian Keuangan tetapi dampaknya akan mempengaruhi secara langsung bagi arah pendanaan pembangunan Nasional. Proses hukum yang kini ditangani kejakasaan agung juga jangan sampai ditunggangi kepentingan politik apalagi hanya sebagai upaya pencitraan kejaksaan semata, harus ada upaya penertiban tentang arah reformasi dan administrasi perpajakan yang lebih berintegritas dan dipercaya. Tentu saja ini bukan isapan jempol semata isu yang kini diungkap akan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang akan menyampaikan kewajiban perpajakannya maupun para pegawai ditjen pajak yang kini tengah berupaya keras agar target penerimaan negara dapat tercapai sehingga pembangunan nasional mampu menesejahterakan indonesia, Amiin.
Laporan PPATK sendiri tentu saja bukan hanya oknum Ditjen Pajak saja sebelumnya isu rekening gendut dibeberapa instansi dan kementerian sampai dengan lembagai parlemen diungkapkan oleh PPATK, tetapi tidak ada satupun kasus dapat diungkap ke publik. Entah suatu kebetulan atau tidak tentu saja posisi Ditjen Pajak tidak segarang Kepolisian atau para politisi di Senayan, atau bahkan kejaksaan sendiri yang oknumnya harus tertangkap tangan oleh KPK dahulu.
Citra Ditjen Pajak dahulu dengan sejumlah catatan hitamnya menjadi sasaran paling mudah dari sebuah pencitraan atas nama pemberantasan korupsi. Sebagai instansi yang diamanatkan menanggung beban penerimaan negara hingga 75% nya bukannya tidak berbenah, reformasi administrasi yang dicanangkan sejak medio 2006 lalu hingga pada reformasi jilid dua ditahun 2010 lalu sudah banyak melakukan upayanya, dari mulai remunerasi para pegawainya hingga pola mutasi yang lebih adil. Bahkan lebih dari itu sudah banyak pegawai Ditjen Pajak yang terkena sanksi hingga pemecatan. Tapi apa mau dikata tentu saja segala perangkat dan peraturan yang ada masih belum sempurna ditengah kelicikan para pengusaha hitam yang kerap ingin “bermain” dengan segala iming-iming menggairahkan yang tiada hentinya.
Episode D-W sebagaimana digambarkan sebagai the next Gayus tentu saja kembali menjadi tamparan yang sangat keras bagi Ditjen Pajak yang kini tengah berbenah dan melakukan pencitraan yang lebih baik, yang paling serius tentu saja pemberitaan tentang oknum pegawai pajak tersebut dapat memicu rasa apatis masyarakat untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya, apalagi bulan Maret dan April adalah batasan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan sebagai wujud kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Jika memang demikian maka bukannya tidak mungkin pemberitaan oknum pegawai pajak akan memukul target penerimaan dari sektor pajak, tentu saja pukulan pajak akan jauh lebih terasa kemasyarakat ketimbang isu politik yang kerap mudah dilupakan.
Saatnya Bapak Presiden bicara dan turun langsung karena walaupun instansi pajak adalah strukrut pejabat esolon 1 di Kementerian Keuangan tetapi dampaknya akan mempengaruhi secara langsung bagi arah pendanaan pembangunan Nasional. Proses hukum yang kini ditangani kejakasaan agung juga jangan sampai ditunggangi kepentingan politik apalagi hanya sebagai upaya pencitraan kejaksaan semata, harus ada upaya penertiban tentang arah reformasi dan administrasi perpajakan yang lebih berintegritas dan dipercaya. Tentu saja ini bukan isapan jempol semata isu yang kini diungkap akan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang akan menyampaikan kewajiban perpajakannya maupun para pegawai ditjen pajak yang kini tengah berupaya keras agar target penerimaan negara dapat tercapai sehingga pembangunan nasional mampu menesejahterakan indonesia, Amiin.
Calon dari Partai, Sisi Lemah Lain Jokowi
Ada yang sangat menarik di semua media sosial tentang sosok Jokowi yang mendapatkan simpati luar biasa terlepas mengenal atau tidaknya sosok Jokowi secara dekat, jika kita menulis tentang kelemahan Foke maka tak ada satupun kata menolak dengan banyak kelemahan dan kegagalannya tetapi jika menelisik tentang sisi lemah Jokowi rame-rame semua membantah bahkan para pendukung fanatiknya kerap mencap sebagai kalangan yang kurang mengenal Jokowi. Benarkah Jokowi sesempurna itu sebagai calon pemimpin yang tanpa cela? Atau benarkah Foke gagal dalam segala bidang dalam mengurus kompleksitas Permasalahan Jakarta yang akut?
Banyak kalangan yang ragu dengan kepemimpinan masa depan Jakarta maka tidak heran jika sesungguhnya Golput adalah pemenang sejati Pemilukada DKI putaran pertama, siapapun pemimpinya, Jakarta tetaplah susah untuk diperbaiki apalagi hanya untuk lima tahun kedepan. Namun demikian, harapan positif tentu saja selalu ada sebagaiman ditunjukan para pemilih dalam Pemilukada DKI putaran pertama yang memenangkan calon baru dengan harapan yang baru. Bagi kalangan independen sesungguhnya memunculkan harapan akan pilihan dari calon independen yang terlepas dari kepentingan Partai Politik yang selama ini di Stigmatisasi sebagai kalangan yang Korup.
Bagaimana dengan Jokowi? Sosok fenomenal yang sederhana dan santun adanya itu, tentu saja publik mempercayai personality menarik dari Jokowi dengan track record sederhana yang cukup sukses membenahi Kota Solo. Kita tidak menafikan bahwa saat ini Jokowi-Ahok diusung partai besar yaitu PDIP dan Gerindra, jika menelisik kekuatan dua partai tersebut maka banyak kalangan percaya jika sebenarnya dana kampanye Jokowi jauh lebih besar dari empat kandidat lainnya selain Foke. PDIP dan Gerindra sejatinya dua partai dengan dana yang juga luar biasa ketika melakukan kampanye Pilpers dan Pemilu medio 2009 lalu.
Jika demikian maka sebenarnya pencalonan Jokowi dari kalangan Parpol banyak disangsikan terkait keberpihakannya secara menyeluruh kepada kepentingan masyarakat. Mafhum adanya jika Parpol kerap menyandera para pemimpin-pemimpin yang telah diajukannya untuk kepentingan Politik baik itu pendanaan sebagaimana umumnya ataupun hanya untuk sebuah pencitraan atau kredit politik. Kalau demikian adanya tentu saja tidak ada yang benar-benar tulus membangun Jakarta dalam aspek keberpihakannya kepada Masyarakat.
Pilihan-pilihan politik dalam putaran pertama yang memenangkan Jokowi-Ahok tentu saja sah-sah saja sebagai sebuah fenomena sekaligus memunculkan harapan baru bagi Jakarta, tetapi ekspektasi publik yang berlebihan pada akhirnya akan menyandera sosok Jokowi dalam ruang yang tidak rasional. Hal ini terjadi dengan Partai Demokrat yang mendapatkan apresiasi luar biasa di Pemilu 2009 tetapi hanya berselang tiga tahun saja partai ini benar-benar terpuruk citra dan kinerja sebagaimana ditunjukan oleh riset lembaga survey.
Jika demikian seharusnya para pemilih yang akan menentukan pilihannya juga diputaran kedua mencermati segala sesuatunya dengan rasional, Jokowi-Ahok tentu saja bukan malaikat yang diturunkan di Jakarta yang tiba-tiba akan membuat Jakarta tertib, aman, anti macet dan anti banjir. Begitupun dengan Foke apakah akan diberi kesempatan kedua kalinya manakala sang ahli putera betawi ini tidak begitu menonjol dalam mengurus Jakarta yang lebih baik, semoga saja kalangan Golput akan menentukan pilihannya paling tidak untuk masa depan Jakarta lima tahun kedepan, semoga.
Banyak kalangan yang ragu dengan kepemimpinan masa depan Jakarta maka tidak heran jika sesungguhnya Golput adalah pemenang sejati Pemilukada DKI putaran pertama, siapapun pemimpinya, Jakarta tetaplah susah untuk diperbaiki apalagi hanya untuk lima tahun kedepan. Namun demikian, harapan positif tentu saja selalu ada sebagaiman ditunjukan para pemilih dalam Pemilukada DKI putaran pertama yang memenangkan calon baru dengan harapan yang baru. Bagi kalangan independen sesungguhnya memunculkan harapan akan pilihan dari calon independen yang terlepas dari kepentingan Partai Politik yang selama ini di Stigmatisasi sebagai kalangan yang Korup.
Bagaimana dengan Jokowi? Sosok fenomenal yang sederhana dan santun adanya itu, tentu saja publik mempercayai personality menarik dari Jokowi dengan track record sederhana yang cukup sukses membenahi Kota Solo. Kita tidak menafikan bahwa saat ini Jokowi-Ahok diusung partai besar yaitu PDIP dan Gerindra, jika menelisik kekuatan dua partai tersebut maka banyak kalangan percaya jika sebenarnya dana kampanye Jokowi jauh lebih besar dari empat kandidat lainnya selain Foke. PDIP dan Gerindra sejatinya dua partai dengan dana yang juga luar biasa ketika melakukan kampanye Pilpers dan Pemilu medio 2009 lalu.
Jika demikian maka sebenarnya pencalonan Jokowi dari kalangan Parpol banyak disangsikan terkait keberpihakannya secara menyeluruh kepada kepentingan masyarakat. Mafhum adanya jika Parpol kerap menyandera para pemimpin-pemimpin yang telah diajukannya untuk kepentingan Politik baik itu pendanaan sebagaimana umumnya ataupun hanya untuk sebuah pencitraan atau kredit politik. Kalau demikian adanya tentu saja tidak ada yang benar-benar tulus membangun Jakarta dalam aspek keberpihakannya kepada Masyarakat.
Pilihan-pilihan politik dalam putaran pertama yang memenangkan Jokowi-Ahok tentu saja sah-sah saja sebagai sebuah fenomena sekaligus memunculkan harapan baru bagi Jakarta, tetapi ekspektasi publik yang berlebihan pada akhirnya akan menyandera sosok Jokowi dalam ruang yang tidak rasional. Hal ini terjadi dengan Partai Demokrat yang mendapatkan apresiasi luar biasa di Pemilu 2009 tetapi hanya berselang tiga tahun saja partai ini benar-benar terpuruk citra dan kinerja sebagaimana ditunjukan oleh riset lembaga survey.
Jika demikian seharusnya para pemilih yang akan menentukan pilihannya juga diputaran kedua mencermati segala sesuatunya dengan rasional, Jokowi-Ahok tentu saja bukan malaikat yang diturunkan di Jakarta yang tiba-tiba akan membuat Jakarta tertib, aman, anti macet dan anti banjir. Begitupun dengan Foke apakah akan diberi kesempatan kedua kalinya manakala sang ahli putera betawi ini tidak begitu menonjol dalam mengurus Jakarta yang lebih baik, semoga saja kalangan Golput akan menentukan pilihannya paling tidak untuk masa depan Jakarta lima tahun kedepan, semoga.
PKS yang Dihujat dan Dihina Itu Masih Bersih
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Riau yang anggotanya belum dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam kasus suap “berjamaah” PON XVIII 2012 di Riau. Sementara fraksi lainnya ada yang terlibat, bahkan ada fraksi yang sampai tiga anggotanya dijadikan KPK tersangka. Sebagai catatan terdapat 10 wakil rakyat yang berstatus tersangka adalah Wakil Ketua Taufan Andoso Yakin dan Adrian Ali (FPAN), Faizal Aswan, Abu Bakar Siddik dan Zulfan Heri (FPG), Syarif Hidayat dan Roem Zein (FPPP), Toerechan Asyari (FPDI-P), M Dunir (F Gabungan dari PKB) dan Tengku Muhazza (FPD).
Tidak hanya di Riau dalam tataran Nasional contoh paling mencolok adalah terjadinya Kasus korupsi “berjamaah” ala cek pelawat Miranda gultom, kasus suap 24 milyar dengan 480 traveller cheques yang melibatkan 26 anggota DPR periode 2004-2009 tidak satupun anggota fraksi PKS terseret kalaupun ada yang mengkaitkan adalah keterlibatan istri adang dorojatun (anggota dpr pks 2009-2014). Tapi setidaknya apa para anggota DPR fraksi PKS tidak terlibat secara langsung itu juga fakta.
Ada lagi korupsi wisma atlet, korupsi hambalang, Korupsi pengadaan Al-quran, korupsi ayat tembakau, dan mega korupsi lainnya anggota DPR fraksi PKS masih belum tersangkut. Kalaupun ada yang terbaru adalah keterlibatan tamsil linrung yang selalu disebut wa ode dan diperiksa KPK tetapi nyatanya belum juga ditetapkan sebagai tersangka hal ini juga sama dengan nasib inisiator kasus century Misbakhun yang akhirnya diputus bebas tidak bersalah.
Maka agak mengherankan jika pilihan-pilihan politik PKS dengan kekuasaan utamanya pilkada dki putaran dua selalu dikaitkan dengan politik uang, rumor pemberian mahar selaykanya diklarifikasi secara santun oleh PKS sehingga tidak menjadi bola liar yang terus memojokan citra partai. Fakta lainnya sampai detik ini tidak ada satupun kementerian yang dipimpin menterinya dari PKS terlibat korupsi. Klaim-kalim dan fakta-fakat kebersihan PKS dibandingkan dengan rekan sejawat partai lainnya harusnya dimainkan secara apik oleh para politisi PKS sehingga slogan bersih PKS bukan sekedar jargon tetapi juga amal yang nyata. Maka sangat disayangkan jika hujatan dan fitnah terhadap PKS lebih banyak didasarkan karena konsistensi mereka dalam beragama,..
Tidak hanya di Riau dalam tataran Nasional contoh paling mencolok adalah terjadinya Kasus korupsi “berjamaah” ala cek pelawat Miranda gultom, kasus suap 24 milyar dengan 480 traveller cheques yang melibatkan 26 anggota DPR periode 2004-2009 tidak satupun anggota fraksi PKS terseret kalaupun ada yang mengkaitkan adalah keterlibatan istri adang dorojatun (anggota dpr pks 2009-2014). Tapi setidaknya apa para anggota DPR fraksi PKS tidak terlibat secara langsung itu juga fakta.
Ada lagi korupsi wisma atlet, korupsi hambalang, Korupsi pengadaan Al-quran, korupsi ayat tembakau, dan mega korupsi lainnya anggota DPR fraksi PKS masih belum tersangkut. Kalaupun ada yang terbaru adalah keterlibatan tamsil linrung yang selalu disebut wa ode dan diperiksa KPK tetapi nyatanya belum juga ditetapkan sebagai tersangka hal ini juga sama dengan nasib inisiator kasus century Misbakhun yang akhirnya diputus bebas tidak bersalah.
Maka agak mengherankan jika pilihan-pilihan politik PKS dengan kekuasaan utamanya pilkada dki putaran dua selalu dikaitkan dengan politik uang, rumor pemberian mahar selaykanya diklarifikasi secara santun oleh PKS sehingga tidak menjadi bola liar yang terus memojokan citra partai. Fakta lainnya sampai detik ini tidak ada satupun kementerian yang dipimpin menterinya dari PKS terlibat korupsi. Klaim-kalim dan fakta-fakat kebersihan PKS dibandingkan dengan rekan sejawat partai lainnya harusnya dimainkan secara apik oleh para politisi PKS sehingga slogan bersih PKS bukan sekedar jargon tetapi juga amal yang nyata. Maka sangat disayangkan jika hujatan dan fitnah terhadap PKS lebih banyak didasarkan karena konsistensi mereka dalam beragama,..
Menguak “Kebohongan” Timses Jokowi-Ahok
Sejarah Indonesia memberi banyak pelajaran bagaimana pemimpin-pemimpin baik jatuh karena lingkaran kekuasaannya diisi oleh orang-orang yang tidak kredibel, bermental korup dan penjilat “asal bapak senang”. Lingkaran kekuasaan atau orang-orang dekat dengan para pemimpin baik hendaknya menjadi perhatian serius sang pemimpin karena jangan sampai justru menjadi kontraproduktif dengan prestasi dan jasa kepemimpinannya. Jika tak ada aral merintang tanggal 20 September 2012 yang akan datang Pemilukada DKI Putaraan Dua akan segera dilaksanakan, berbagai lembaga survey dan pencitraan public hamper dipastikan Jokowi-Ahok yang mengusung agen perubahan akan melenggang menjadi pemenangnya.
Namun demikian kemenangan Jokowi-Ahok akan ternoda sebagaimana kemenangan SBY yang mulai tergerogoti oleh lingkaran koruptif orang-orang dekat kekusaannya, berikut ini saya lansir beberapa kebohongan public yang memunculkan fitnah oleh timses jokowi-ahok dalam memenangkan politik kekuasaan di DKI Jakarta, antara lain :
1. Teror Solo Terkait Pilgub DKI
Adalah Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, Megawati Soekarnoputri,yang mensinyalir, aksi terorisme di Solo, sangat mungkin terkait dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI putaran kedua, yang akan digelar pada 20 September mendatang. Sang putri proklamator Soekarno itu mengakui akibat kejadian-kejadian beruntun yang mencoreng citra Solo. Tentu saja hal ini sudah terbantahkan oleh penyidikan dan penyelidikan BNPT yang menguak jaringan teror solo nyatanya terkait dengan jaringan terorisme di masa lalu dan tidak terkait sama sekali dengan Pilgub DKI. Beritannya dapat dilihat di : http://www.lensaindonesia.com/2012/09/02/megawati-teror-solo-bisa-terkait-pilgub-dki.html
2. Kebakaran Jakarta membakar Kantong-kantong Suara Jokowi-Ahok
Jika sebelumnya Sang Ketua Umum kini gilirangan Politikus PDIP, Dewi Aryani, yang mengakui bahwa merilis pernyataan yang kemudian tersebar menjadi pesan berantai melalui BlackBerry mesenger, SMS, dan email, yang mengaitkan sejumlah kebakaran di Jakarta dengan kantong-kantong pendukung Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur Jakarta kali ini. Logika sederhana jika kantong-kantong suara jokowi-ahok sengaja dibakar tentu saja akan terjadi kebakaran berantai luar biasa di seluruh Jakarta kecuali kepulauan Seribu karena seluruh Daratan Jakarta adalah kantong-kantong suara pemenangan Jokowi-Ahok. Nyatanya penyelidikan Polda Metro Jaya tidak memberikan kesimpulan adanya kesengajaan kebekaran yang beruntun dimasa mudik lebaran lalu dengan, dan hari ini pun kebakaran kerap terjadi di Jakarta . Beritannya dapat dilihat di http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/228425610/Politikus-PDIP-Akui-Sebarkan-Pesan-Berantai-Kebakaran
3. Koalisi Rakyat Versus Koalisi Parpol
Munculnya wacana ini adalah pasca penentuan dukungan PKS ke kubu Foke-Nara dan ini memicu reaksi adanya koalisi parpol yang begitu besar di kubu Foke-Nara berbanding dengan kubu Jokowi-Ahok. Tentu saja ini kebohongan siang bolong karena nyatanya Jokowi-Ahok juga diusung oleh koalisi Parpol yaitu Gerinda dan PDIP, keduanya adalah partai politik. Beritannya dapat dilihat di :
http://kaltim.tribunnews.com/2012/08/25/jokowi-koalisi-rakyat-akan-kalahkan-koalisi-parpol
4. Dana Kampanye dari Jualan Kaos
Berdasarkan data KPU DKI, tim mJokowi-Ahok melaporkan dana kampanye Rp 27,5 miliar sebagaimana dapat dilihat di http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/59010-foke-nara-paling-banyak-habiskan-dana-kampanye.html
Tentu saja dana yang begitu besar tidak mungkin dari dana jualan kaos http://www.tempo.co/read/news/2012/09/04/229427478/Jokowi-Dana-Kampanye-Saya-Dari-Jualan-Baju , kubu jokowi-ahok berkilah tak punya uang untuk membayar berbagai iklan di televisi yang mendukung pencalonan dirinya. Nyatanya iklan Jokowi begitu banyak di Televisi bahkan ada yang diluar jadwal dimana Prabowo Subianto dan Partai Gerindra aktif mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ahok lewat iklan di berbagai stasiun televisi. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/09/12/129718/Iklan-Dukungan-Prabowo-Pada-Jokowi-Melanggar
Masyarakat juga tidak lupa ingatan bahwa PDIP dan Partai Gerinda bukanlah partai miskin atau partai yang diusung dananya oleh para kadernya, jika memang demikian maka mustahil membiayai kampanya hanya dari jualan kaos?
5. Iklan hiperbola jokowi tentang KTP
Iklan JOKOWI DAN BASUKI - what makes you beautiful by one direction [PARODY] di Youtube http://www.youtube.com/watch?v=f-zR65eXXPc yang kreatif dan inovatif sesungguhnya juga by design tapi jika dilakukan oleh timses Jokowi-Ahok hal ini akan melanggar etika karena terang dan jelas menyudutkan salah satu calon, tetapi jika dilihat dari setting, scenario dan kualitas gambar terang dan nyata jika video ini dibuat oleh profesioanl bandingkan dengan video norman kamaru dan sinta jojo yang apa adanya, didalam iklan tersebut endingnya memang kurang cantik hiperbola pelayanan KTP di DKI Jakarta sesungguhnya terjadi dimasa lalu, jika berkunjung di kelurahan DKI tidak ada antrian panjang bahkan pungutan terang-terang. Pembuatan KTP Jakarta tidak sesederhana daeralah lainnya mengingat Jakarta adalag tujuan urbanisasi terbesar di Indonesia.
Paling tidak lima kebohongan timses Jokowi-ahok diatas menunjukan bahwa Politik kerap menghalalkan segala cara, disinilah kalangan Golput masih belum yakin dengan calon-calon yang mengusung perubahan apalagi dengan calon yang berpengalaman gagal. Pad akhirnya tak perlu panas-dingin bagi para pendukung jokowi-ahok, jika kita demokrasi tak perlu anarkhis, jika kita mengakui kebhinekaan hargailah perbedaan pandangan, dan jika Jokowi_ahok berkuasa berhati-hatilah dengan lingkaran kekuasaannya, tetapi jika Foke -Nara pemenangnya jangan sekedar janji semua harus bukti.. selamat memilih pemimpin terbaik DKI Jakarta.
Namun demikian kemenangan Jokowi-Ahok akan ternoda sebagaimana kemenangan SBY yang mulai tergerogoti oleh lingkaran koruptif orang-orang dekat kekusaannya, berikut ini saya lansir beberapa kebohongan public yang memunculkan fitnah oleh timses jokowi-ahok dalam memenangkan politik kekuasaan di DKI Jakarta, antara lain :
1. Teror Solo Terkait Pilgub DKI
Adalah Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, Megawati Soekarnoputri,yang mensinyalir, aksi terorisme di Solo, sangat mungkin terkait dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI putaran kedua, yang akan digelar pada 20 September mendatang. Sang putri proklamator Soekarno itu mengakui akibat kejadian-kejadian beruntun yang mencoreng citra Solo. Tentu saja hal ini sudah terbantahkan oleh penyidikan dan penyelidikan BNPT yang menguak jaringan teror solo nyatanya terkait dengan jaringan terorisme di masa lalu dan tidak terkait sama sekali dengan Pilgub DKI. Beritannya dapat dilihat di : http://www.lensaindonesia.com/2012/09/02/megawati-teror-solo-bisa-terkait-pilgub-dki.html
2. Kebakaran Jakarta membakar Kantong-kantong Suara Jokowi-Ahok
Jika sebelumnya Sang Ketua Umum kini gilirangan Politikus PDIP, Dewi Aryani, yang mengakui bahwa merilis pernyataan yang kemudian tersebar menjadi pesan berantai melalui BlackBerry mesenger, SMS, dan email, yang mengaitkan sejumlah kebakaran di Jakarta dengan kantong-kantong pendukung Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur Jakarta kali ini. Logika sederhana jika kantong-kantong suara jokowi-ahok sengaja dibakar tentu saja akan terjadi kebakaran berantai luar biasa di seluruh Jakarta kecuali kepulauan Seribu karena seluruh Daratan Jakarta adalah kantong-kantong suara pemenangan Jokowi-Ahok. Nyatanya penyelidikan Polda Metro Jaya tidak memberikan kesimpulan adanya kesengajaan kebekaran yang beruntun dimasa mudik lebaran lalu dengan, dan hari ini pun kebakaran kerap terjadi di Jakarta . Beritannya dapat dilihat di http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/228425610/Politikus-PDIP-Akui-Sebarkan-Pesan-Berantai-Kebakaran
3. Koalisi Rakyat Versus Koalisi Parpol
Munculnya wacana ini adalah pasca penentuan dukungan PKS ke kubu Foke-Nara dan ini memicu reaksi adanya koalisi parpol yang begitu besar di kubu Foke-Nara berbanding dengan kubu Jokowi-Ahok. Tentu saja ini kebohongan siang bolong karena nyatanya Jokowi-Ahok juga diusung oleh koalisi Parpol yaitu Gerinda dan PDIP, keduanya adalah partai politik. Beritannya dapat dilihat di :
http://kaltim.tribunnews.com/2012/08/25/jokowi-koalisi-rakyat-akan-kalahkan-koalisi-parpol
4. Dana Kampanye dari Jualan Kaos
Berdasarkan data KPU DKI, tim mJokowi-Ahok melaporkan dana kampanye Rp 27,5 miliar sebagaimana dapat dilihat di http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/59010-foke-nara-paling-banyak-habiskan-dana-kampanye.html
Tentu saja dana yang begitu besar tidak mungkin dari dana jualan kaos http://www.tempo.co/read/news/2012/09/04/229427478/Jokowi-Dana-Kampanye-Saya-Dari-Jualan-Baju , kubu jokowi-ahok berkilah tak punya uang untuk membayar berbagai iklan di televisi yang mendukung pencalonan dirinya. Nyatanya iklan Jokowi begitu banyak di Televisi bahkan ada yang diluar jadwal dimana Prabowo Subianto dan Partai Gerindra aktif mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ahok lewat iklan di berbagai stasiun televisi. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/09/12/129718/Iklan-Dukungan-Prabowo-Pada-Jokowi-Melanggar
Masyarakat juga tidak lupa ingatan bahwa PDIP dan Partai Gerinda bukanlah partai miskin atau partai yang diusung dananya oleh para kadernya, jika memang demikian maka mustahil membiayai kampanya hanya dari jualan kaos?
5. Iklan hiperbola jokowi tentang KTP
Iklan JOKOWI DAN BASUKI - what makes you beautiful by one direction [PARODY] di Youtube http://www.youtube.com/watch?v=f-zR65eXXPc yang kreatif dan inovatif sesungguhnya juga by design tapi jika dilakukan oleh timses Jokowi-Ahok hal ini akan melanggar etika karena terang dan jelas menyudutkan salah satu calon, tetapi jika dilihat dari setting, scenario dan kualitas gambar terang dan nyata jika video ini dibuat oleh profesioanl bandingkan dengan video norman kamaru dan sinta jojo yang apa adanya, didalam iklan tersebut endingnya memang kurang cantik hiperbola pelayanan KTP di DKI Jakarta sesungguhnya terjadi dimasa lalu, jika berkunjung di kelurahan DKI tidak ada antrian panjang bahkan pungutan terang-terang. Pembuatan KTP Jakarta tidak sesederhana daeralah lainnya mengingat Jakarta adalag tujuan urbanisasi terbesar di Indonesia.
Paling tidak lima kebohongan timses Jokowi-ahok diatas menunjukan bahwa Politik kerap menghalalkan segala cara, disinilah kalangan Golput masih belum yakin dengan calon-calon yang mengusung perubahan apalagi dengan calon yang berpengalaman gagal. Pad akhirnya tak perlu panas-dingin bagi para pendukung jokowi-ahok, jika kita demokrasi tak perlu anarkhis, jika kita mengakui kebhinekaan hargailah perbedaan pandangan, dan jika Jokowi_ahok berkuasa berhati-hatilah dengan lingkaran kekuasaannya, tetapi jika Foke -Nara pemenangnya jangan sekedar janji semua harus bukti.. selamat memilih pemimpin terbaik DKI Jakarta.
Langganan:
Postingan (Atom)
